Mataram, flashlombok.com  – DPRD Kota Mataram, menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Mataram dan Penetapan Panitia Khusus Pembahsan LKPJ Wali Kota Mataram akhir Tahun Anggaran 2022, di Ruang Sidang Utama kantor DPRD Kota Mataram, Kamis 30 Maret.

“ Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) ini menjadi kewajiban bagi kami sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah anggaran 2022,  dan merupakan gambaran tahun kedua pelaksanaan program kerja kami dalam mewujudkan visi Mataram HARUM,  Harmoni, Aman, Ramah,
Unggul, dan Mandiri”  jelas  Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana

Walikota memaparkan, terkait dengan laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari  tiga aspek, yaitu aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Dalam aspek kesejahteraan rakyat, seiring dengan mulai pulihnya situasi pasca pandemi, beberapa indikator kinerja pembangunan daerah Kota Mataram,  juga menunjukkan angka yang semakin membaik sehingga Laju  Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang sempat terkontraksi di angka 3,27 persen di Tahun Anggaran 2021, pada Tahun Anggaran 2022 naik ke angka 3,53 persen.

Pertumbuhan ekonomi ini berkorelasi positif dengan angka kemiskinan yang turun dari angka 8,65 persen tahun lalu menjadi 8,63 persen. Demikian pula dengan angka prevalensi stunting yang menurun menjadi 17,13 persen dari 19,64 persen tahun sebelumnya.

‘’Kami pun terus meningkatkan upaya-upaya pengendalian inflasi diantaranya dengan  meningkatkan pemantauan dan pengawasan perkembangan harga barang, ketersediaan pasokan,serta kelancaran distribusi pangan, melaksanakan Operasi Pasar Stabilitas Harga, Pasar Rakyat, Bazar Pangan Murah dan Pasar Tani, optimalisasi Kampung Tanggap Inflasi dan Aku Hatinya PKK (Kata Hati), serta optimalisasi peran dan fungsi koordinasi lintas sektor yang tergabung dalam Tim Satgas Pangan Kota Mataram,’’ paparnya.

Menurut Wali Kota  yang sangat menggembirakan, kualitas Sumber Daya Manusia terjaga dalam kondisi  yang positif, dimana nilai Indeks Pembangunan Manusia Kota Mataram sebesar 79,59 yang berarti Kota Mataram merupakan kota dengan pembangunan manusia berkategori tinggi atau hanya kurang 0,41 poin untuk menjadi kota dengan kategori sangat tinggi nilai 80.

Di sisi lain, dalam hal pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai pendapatan hingga distribusi tergambar dari angka Indeks Gini/ Gini Rasio sebesar 0,445. Sebagai upaya menurunkan angka Indeks Gini Rasio ini.

“ Upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Mataram menjadi program prioritas Kami dan mulai tahun 2023 hingga di sisa waktu masa jabatan kami” Tegasnya.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, transparan dan akuntabel menjadi salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik guna menciptakan good governance dan clean government. Anggaran Pendapatan Kota Mataram pada Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar 1,498 Triliun Rupiah lebih atau mencapai 100,60 persen dari target yang ditetapkan.

“Demikian pula halnya dengan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang menjadi gambaran kemandirian daerah terealisasi sebesar 445,885 Milyar Rupiah lebih, atau mencapai 105,58 persen, dan kontribusi yang signifikan diberikan komponen pajak daerah, khususnya pajak hiburan yang mampu melampaui target hingga 115,79 persen. Sedangkan Anggaran Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar 1,463 Triliun Rupiah Lebih atau sebesar  94,19 persen,’’ jelas walikota. (Red)