Mataram, flashlombok.com –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB menyetujui dan menetapkan tiga buah rancangan peraturan daerah (Raperda) yaitu pertama, raperda tentang Kepariwisataan. Kedua  Penyalahgunaan Ketenagakerjaan dan terakhir Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil yang disampaikan pada rapat paripurna ke-4 DPRD Provinsi NTB, masa persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di ruang rapat paripurna DPRD NTB, Selasa (07/1/2025).

Paripurna DPRD Provinsi kali ini, untuk  Penetapan 3 (tiga) Buah Raperda Prakarsa DPRD Provinsi NTB dan 1 (Satu) Buah Peraturan DPRD Provinsi NTB. Kegiatan ini diawali laporan Bepemperda Atas 3 Buah Raperda Provinsi  NTB Terhadap Hasil Fasilitasi Menteri Dalam negeri,  Raperda Tentang Kepariwisataan, Penyalahgunaan Ketenagakerjaan, Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.

Agenda lainnya, berupa laporan Pansus Yang Membahas Tentang Perubahan Peraturan DPRD NTB Tentang Tata Tertib, laporan Komisi III DPRD Provinsi  NTB Yang Membahas Raperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah.

Termasuk Persetujuan Penetepan 3 Buah Raperda Prov. NTB Menjadi Perda Provinsi  NTB dan I Buah Rancangan Peraturan DPRD Menjadi Peraturan DPRD NTB.

Penjabat  Gubernur NTB Hassanudin mengapresiasi  anggota DPRD yang telah membahas secara seksama dengan menyetujui tiga buah raperda menjadi perda Provinsi NTB.  Dengan disetujuinya  rancangan peraturan daerah ini, akan menambah payung hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan berbagai tugas  pembangunan dan tugas kemasyarakatan di NTB.

“Sebagaimana hajat kita bersama untuk memberikan pelayanan dan memberikan perlindungan serta pemberdayaan terbaik kepada masyarakat,  dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah di provinsi Nusa tenggara Barat yang kita cintai,” katanya.

Hassanudin menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan segenap anggota dewan perwakilan rakyat daerah atas seluruh komunikasi dan koordinasi serta kerjasama yang baik dan komitmennya dalam ikhtiar membangun NTB.

“Harapan kita bersama seluruh regulasi yang kita bahas dan dihasilkan dalam produksi oleh dewan yang terhormat ini benar-benar bisa berfungsi untuk mengatur jalannya pembangunan ke arah kemajuan, memberikan perlindungan kepada masyarakat serta mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pencapaian kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera,”harapnya.

Dalam rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh seluruh kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi NTB, TNI Polri, Kejaksaan Tinggi Provinsi NTB serta stakeholder terkait. (dk07/r01).