Lombok Barat, flashlombok.com – Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto mengatakan, peletakan batu pertama pembangunan fisik Koperasi desa  (kopdes) ini menjadi langkah awal memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

“Secara hukum Kopdes sudah sah. Selanjutnya, kita akan mendorong mekanisme bisnisnya. Pembangunan ini juga akan diperkuat oleh Mabes TNI dan TNI AD,” jelasnya setelah groundbreaking pembangunan fisik 80.000 gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Jumat  (17/10/2025).

Kegiatan Monumental ini menjadi tonggak dimulainya gerakan nasional ekonomi kerakyatan berbasis koperasi desa, yang merupakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang penguatan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

“Koperasi Merah Putih adalah bentuk nyata komitmen negara untuk menegakkan kedaulatan ekonomi rakyat. Kita ingin agar masyarakat desa menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton. Melalui KDKMP, desa-desa di seluruh Indonesia akan tumbuh menjadi pusat-pusat ekonomi baru yang kuat, mandiri, dan berkarakter kebangsaan,” tegas Pangdam IX/Udayana.

Menurut  Pangdam, keberadaan Kopdes membuka peluang kemitraan dengan berbagai pihak seperti Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bulog, serta sektor pertanian.  “Semua mitra bisa terlibat untuk memperkuat peran masyarakat melalui Kopdes,” tandasnya.

Ditambahkannya, TNI berperan aktif dalam mendampingi pengembangan Kopdes, melalui Babinsa di tingkat desa.  “Babinsa akan membantu distribusi produk, memperkuat jaringan wilayah, dan memastikan masyarakat dapat memanfaatkan Kopdes untuk memenuhi kebutuhan pokok, termasuk layanan simpan pinjam untuk keberlanjutan ekonomi,” pungkasnya.

Secara Daring, Direktur Utama PT. Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, menjelaskan bahwa program Koperasi Merah Putih merupakan mandat langsung dari Presiden Republik Indonesia, dan melibatkan enam kementerian utama, antara lain Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Desa PDTT.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Joko Juliantono, menyampaikan bahwa 80.000 unit pergudangan dan kelengkapan KDKMP akan dibangun secara serentak di seluruh Indonesia.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Yandri Susanto, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat desa.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor adalah kunci sukses gerakan koperasi nasional agar benar-benar mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Prosesi peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Pangdam IX/Udayana, diikuti dengan pemencetan tombol peresmian serentak Gerai Pergudangan dan Kelengkapan KDKMP di 80.000 titik seluruh Indonesia secara virtual.

Sementara itu Gubernur NTB yang diwakili Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda)  Lalu Moh. Faozal, S.Sos., M.Si., menjelaskan seluruh Koperasi Desa (Kopdes) di NTB kini telah memiliki legalitas berbadan hukum. “Hari ini kita memasuki tahap pembangunan fisik. Ditargetkan selesai pada Desember mendatang sehingga kita bisa segera fokus pada aktivitas bisnis,” ujarnya.

Ia menegaskan tantangan utama koperasi saat ini bukan lagi pada aspek legalitas, melainkan bagaimana memastikan kebermanfaatannya bagi masyarakat desa.  “Luar biasa, hari ini kita memulai pembangunan bersama Pangdam IX/Udayana, untuk memastikan pergerakan bisnis di 14 titik Kopdes yang ada di NTB. Kolaborasi dengan TNI menjadi kunci, agar koperasi ini benar-benar tumbuh dan berdaya,” tegasnya.

Atas nama pemerintah daerah NTB menyampaikan apresiasi kepada Pangdam IX/Udayana atas dukungan dan sinergi yang telah terjalin.  “Terima kasih atas kolaborasi konkret ini. Hal-hal teknis nantinya terus dikoordinasikan melalui jajaran teritorial, termasuk Korem dan Kodim di NTB,” katanya.

Momentum ini menegaskan komitmen TNI sebagai kekuatan rakyat yang tidak hanya menjaga pertahanan negara, tetapi juga aktif memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa.  (dk17/r01).