Mataram, flashlombok.com  – Polda NTB menunjukkan komitmen tegasnya dalam perang terhadap narkotika dan minuman keras di daerah ini.

Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, S.I.K., memimpin langsung pemusnahan barang bukti hasil pengungkapan kasus narkotika dan operasi pekat berupa 2,9 Kg Sabu, Ratusan Gram Ganja dan Ribuan Botol Miras

Pemusnahan barang bukti yang dilakukan Rabu (14/05/2025) di Polda NTB tersebut, merupakan hasil kerja Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB, periode Maret hingga April 2025.

Pemusnahan barang bukti ini, juga dihadiri oleh jajaran pejabat polda NTB, diantaranya Kabid Humas Polda NTB, Direktur Resnarkoba, perwakilan Kejaksaan Tinggi, Bea Cukai, BPOM, BNNP NTB.

Penandatanganan berita acara menjadi simbol dimulainya pemusnahan, yang dilakukan secara terbuka untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penanganan barang bukti.

Direktur Resnarkoba Polda NTB Kombes Pol. Roman Smaradhana Elhaj, S.I.K., menjelaskan total barang bukti narkotika yang dimusnahkan Sabu seberat 2.965,568 gram, Ganja seberat 643,26 gram dan Minuman keras sebanyak 3.287 botol.

“Barang bukti narkoba dimusnahkan menggunakan insinerator, sementara ribuan botol miras dihancurkan secara simbolis sebagai bentuk ketegasan kami dalam menjaga ketertiban masyarakat,” jelas Kombes Pol. Roman.

Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, kepada wartawan menegaskan bahwa pemusnahan ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan bukti nyata komitmen Polda NTB dalam memerangi kejahatan narkotika dan miras.

“Kami ingin menyampaikan pesan yang jelas kepada masyarakat bahwa siapa pun yang terlibat dalam penyalahgunaan atau peredaran narkoba akan ditindak tegas, bahkan jika pelakunya adalah anggota Polri sendiri,” tegasnya.

Ia juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, mengingat dampaknya yang bukan hanya menghancurkan masa depan, tapi juga mencoreng nama baik keluarga.

Dengan langkah tegas ini, Polda NTB berharap bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan. (pd14/r01).