Mataram, flashlombok.com – Untuk monev dan pengembangan inovasi Gerakan Lintas Lembaga Mengawal Daya Saing UMKM (GEMILANG PRO UMKM), Balai Besar POM di Mataram menggelar  rapat koordinasi bersama stakeholder pembina UMKM Tingkat Provinsi dan Kota Mataram.

Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, perwakilan dari DPMPTSP, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Kanwil DJP, Kanwil KemenkumHAM, Satgas Halal dan Bank NTB Syariah

Kepala BBPOM Mataram, Yosef Dwi Irwan menjelaskan, UMKM merupakan aset pemerintah dan penggerak ekonomi kerakyatan, sudah seharusnya mendapatkan dukungan penuh, baik dalam hal perizinan, promosi maupun dan pembiayaan.

Inovasi Gemilang Pro UMKM (di NTB ini terbukti efektif meningkatkan jumlah izin edar.  Sampai  Juni 2024, telah diterbitkan sebanyak 1031 Nomor Izin Edar.

Kepala BBPOM di Mataram menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atas dukungannya terhadap inovasi kolaborasi Gemilang Pro UMKM. ‘’Dengan kemudahan proses perizinan seperti NIB, NPWP, PIRT, BPOM, Halal, Merk serta didukung dengan promosi dan pembiayaan yang tepat, saya yakin UMKM di NTB akan semakin berkembang dan memiliki daya saing global,’’ katanya, Kamis (15/8/2024).

Setiap Kementerian atau Lembaga, Pemda dan Perbankan, memiliki program – program luar biasa untuk mendukung UMKM. Yang terpenting adalah bagaimana program yang ada dapat saling dikolaborasikan dan berkelanjutan, sehingga memberikan impact positif yang lebih luas bagi pelaku usaha khususnya UMKM.

Dalam rapat koordinasi ini disepakati, setiap kegiatan pembinaan UMKM agar dapat melibatkan seluruh stakeholder terkait proses perizinan, promosi dan pembiayaan, sehingga tidak gap informasi bagi UMKM.

‘’ Yang terpenting adalah jika ada kegiatan pembinaan UMKM, baik itu sosialisasi, bimtek ataupun pelatihan, kita semua harus hadir sebagai Narasumber dalam kegiatan tersebut, meskipun tidak diberikan honorarium tidak masalah. Kita “keroyok” agar UMKM merasakan kehadiran dan keberpihakan pemerintah. Hal ini tentu akan dapat meningkatkan persepsi layanan publik dan mematahkan stigma susahnya birokrasi perizinan di Pemerintah,’’ pungkasnya. (r01/pom15).