Jakarta, flashlombok.com – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan,  Pengawasan Internal  yang dilakukan Lembaga BPKP harus bekerja lebih maksimal dan tidak hanya sebagai aksesoris.

Hal ini disampaikan dalam pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di BPKP, di Jakarta, Rabu 14 Juni 2023.

Kegiatan secara dalam jaringan (daring) ini diikuti oleh Pemerintah Kota Mataram, dihadiri  Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman, dan Inspektur Kota Mataram Bq. Nelly Kusumawati.

Dalam pemaparannya  Presiden  Joko Widodo menjelaskan, pengawas internal pemerintah diminta untuk semakin maksimal dalam memberikan pengawasan penggunaan anggaran negara.

Jokowi melanjutkan, saat ini masih banyak daerah yang belum efektif dalam membelanjakan anggaran. Anggaran stunting contohnya, dari Rp 10 miliar anggaran, ada daerah yang menggunakan Rp 8 miliar untuk honor tim dan perjalanan dinas, dan hanya Rp 2 miliar untuk kebutuhan masyarakat,  seperti pembelian telur dan bahan makanan yang bisa menurunkan angka stunting.  “Oleh sebab itu, disitulah fungsi pengawasan dari BPKP,’’ pinta Presiden.

Sebagai pengawas internal, BPKP diminta untuk mampu membalikkan keadaan dalam penggunaan anggaran daerah,  yang menempatkan penggunaan anggaran lebih besar kepada substansi kebijakan daripada penunjang kegiatan seperti perjalanan dinas.

Di akhir penyampaiannya, Presiden Jokowi mengingatkan, walaupun saat ini secara makro pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang mengalami kenaikan yang baik pada triwulan pertama di atas 5 persen, semua pihak harus tetap menggunakan anggaran dengan sebaik mungkin untuk membelanjakan  anggaran daerah. (KM14/RED)