Category Archives: POLITIK

Sticky Post

Brigjen TNI Moch. Sjasul Arief, Komandan Korem 162/WB Yang Baru

Mataram, flashlombok.com – Korem 162/Wira Bhakti resmi menyambut pemimpin baru. Brigjen TNI Moch. Sjasul Arief, S.Sos., kini mengemban amanah sebagai Komandan Korem 162/WB, menggantikan Brigjen TNI Agus Bhakti, S.I.P., M.I.P., M.Han., yang mendapat kepercayaan sebagai Waasintel Kasad Bidang Inteltek dan Hublu, Rabu (5/3/2025). Dalam tradisi

Sticky Post

Sejarah Baru bagi NTB, Yogi Hadi Ismanto Terpilih Jadi Anggota Dewan Pers

Jakarta, flashlombok.com – Putra NTB Yogi Hadi Ismanto, MH resmi terpilih sebagai anggota Dewan Pers RI periode 2025-2028. Keberhasilannya ini mencetak sejarah sebagai putra pertama dari Nusa Tenggara Barat  yang menduduki kursi di lembaga independen tersebut sejak Dewan Pers berdiri. Proses seleksi anggota Dewan Pers

Sticky Post

Panglima TNI Terima 650 Unit  Ransus Maung dari Kemhan

  Jakarta, flashlombok.com – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menerima penyerahan Kendaraan Khusus (Ransus) Maung MV3 buatan PT. Pindad yang dilakukan secara simbolis oleh Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin, di Appron Lanud Husein Sastranegara, Bandung, Jawa

Sticky Post

Miq Iqbal: Pengorbanan Dibutuhkan untuk Majukan Indonesia dan NTB

Megelang, flashlombok.com – Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 yang berlangsung di Kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, resmi ditutup, Jumat (28/2/2025). Presiden RI Prabowo Subianto menutup kegiatan ini dengan memberikan pengarahan yang menekankan pentingnya kekompakan, hilirisasi, industrialisasi, serta semangat patriotisme

Sticky Post

IJTI NTB: Pemda NTB Harus Hormati Kebebasan Pers

  Mataram, flashlombok.com – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Nusa Tenggara Barat (NTB) merespons kebijakan Pemerintah Daerah NTB yang melarang pejabat Pemprov NTB untuk diwawancarai langsung oleh media. Keputusan ini dinilai sebagai kemunduran paradigma berfikir pejabat daerah, serta bertentangan dengan prinsip transparansi serta keterbukaan informasi