All posts by FLASH LOMBOK

Sticky Post

Tim SAR Evakuasi Kapal Yang Rusak Mesin,Semua Penumpang Selamat

Mataram, flashlombok.com – Tim SAR gabungan berhasil evakuasi kapal KM. Hidup Makmur yang mengalami kerusakan mesin di perairan sebelah barat pantai Ampenan, Mataram, Selasa (25/2/2025). Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Mataram Saidar Rahmanjaya menjelaskan, kapal tersebut berhasil ditarik ke Pelabuhan Lembar pada Rabu

Sticky Post

BNN Kota Mataram Razia Kos-Kosan dan Warnet Lakukan Tes Urine dan HIV

Mataram, flashlombok.com – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram lakukan razia di sejumlah kos-kosan dan warung internet (warnet) di Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Selasa malam (25/2/2025). Operasi ini dilakukan menjelang bulan Ramadan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba serta penyebaran penyakit menular di lingkungan masyarakat. Razia

Sticky Post

Ungkap 165 Kasus Narkoba, Polda NTB Tangkap 248 Tersangka

Mataram, flashlombok.com –  Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menunjukkan komitmennya dalam memberantas narkoba. Dalam dua bulan pertama tahun 2025, Ditresnarkoba Polda NTB berhasil mengungkap 165 kasus peredaran narkotika, dengan total 248 tersangka yang diamankan. Dari jumlah tersebut, 220 tersangka pria dan 28 wanita.

Sticky Post

Selegram Asal Lombok Diamankan BNN Diduga Positif Konsumsi Narkoba

Mataram, flashlombok.com –  Empat penghuni kos terindikasi positif menggunakan narkoba. Salah satu di antaranya adalah selebgram asal Lombok berinisial DQA, yang langsung dibawa ke kantor BNNK Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut. Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Mataram bersama aparat kecamatan, kelurahan, serta unsur TNI-Polri menggelar

Sticky Post

IJTI NTB: Pemda NTB Harus Hormati Kebebasan Pers

  Mataram, flashlombok.com – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Nusa Tenggara Barat (NTB) merespons kebijakan Pemerintah Daerah NTB yang melarang pejabat Pemprov NTB untuk diwawancarai langsung oleh media. Keputusan ini dinilai sebagai kemunduran paradigma berfikir pejabat daerah, serta bertentangan dengan prinsip transparansi serta keterbukaan informasi