Dua Tahun Prabowo: Negara Yang Hebat Harus Mau Belajar

Oleh: Coach Kaffa

Mengurus dokumen tanpa bolak-balik. Mendapat makanan yang aman. Mencari pekerjaan dengan peluang yang adil. Menyampaikan keluhan lalu memperoleh jawaban. Hal-hal seperti itu mungkin terdengar biasa. Namun, di sanalah kualitas sebuah pemerintahan terasa dalam kehidupan sehari-hari.

Pada hari ini 20 Oktober 2026, pemerintahan Prabowo Subianto genap berusia dua tahun. Sudah waktunya kita melihat hubungan antara janji yang disampaikan dan pengalaman warga yang dilayani. Tentu ada kemajuan yang perlu diakui. Ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan.

Kemiskinan Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen, menurut data resmi yang dirilis pada Agustus 2026. Angka itu penting. Tetapi kehidupan seseorang tidak bisa dibaca hanya dari rata-rata nasional. Orang yang baru kehilangan pekerjaan tetap menghadapi persoalan nyata meski ekonomi sedang tumbuh.

Karena itu, evaluasi pemerintah perlu sampai ke pengalaman warga: layanan yang makin mudah, keselamatan yang terjaga, dan kesempatan yang terbuka bagi orang yang punya kemampuan.

Ambil contoh Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuannya penting: membantu pemenuhan gizi penerima manfaat. Justru karena menyangkut makanan dan kesehatan, pelaksanaannya harus dijaga dengan serius. Dalam publikasi 15 Oktober 2026, situs Ombudsman RI memuat catatan delapan kejadian keracunan yang menjadi bagian investigasi sepanjang 2026 di Sumatera Utara.

Sejumlah dapur terkait kejadian sudah memiliki sertifikat higiene sanitasi. Penyebab setiap kejadian tetap harus dipastikan melalui pemeriksaan. Dari situ kita belajar bahwa sertifikat perlu dibuktikan lewat pekerjaan sehari-hari. Pengawasan harus berjalan. Ketika ada masalah, keselamatan penerima manfaat harus menjadi dasar keputusan.

Menurut saya, memperluas program lebih cepat daripada kemampuan menjaga mutunya merupakan kesalahan yang bisa sangat mahal. Pada layanan pangan, risikonya menyangkut kesehatan manusia. Keberanian memimpin terlihat ketika pemerintah mau mengakui masalah, memperbaiki penyebabnya, dan memastikan kejadian serupa tidak terus berulang.

Pelajaran tentang kepercayaan juga muncul dari pasar saham. Pada 15 Oktober 2026, MSCI membuka konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi pasar Indonesia menjadi Standalone Market. Keputusan dijadwalkan paling lambat Juni 2027, sehingga usulan tersebut belum menjadi keputusan final. Persoalan yang disorot mencakup keterbukaan kepemilikan saham dan bukti penegakan aturan.

Istilahnya memang teknis. Namun, persoalan dasarnya dekat dengan kehidupan kita: kepercayaan. Orang perlu mengetahui bahwa informasi dapat diperiksa, aturan berlaku adil, dan pelanggaran ditangani secara dapat dipercaya.

Kepercayaan tumbuh ketika pengalaman menunjukkan konsistensi. Tanggung jawabnya melibatkan perusahaan, pelaku pasar, bursa, dan pengawas. Pemerintah perlu mendukung pembenahan sesuai kewenangannya, dengan tetap menghormati independensi pengawasan.

Persoalan integritas juga memerlukan perhatian. Indeks Persepsi Korupsi 2025 memberi Indonesia skor 34 dari 100, turun tiga poin dari tahun sebelumnya. Ini merupakan ukuran persepsi korupsi sektor publik, bukan putusan pidana terhadap seseorang.

Sinyal tersebut perlu dijawab melalui cara kerja yang bisa diperiksa. Masyarakat berhak mengetahui apakah pengangkatan pejabat mempertimbangkan kecakapan, konflik kepentingan dikelola, dan temuan pemeriksaan ditindaklanjuti.

Pengawasan juga harus diakui ketika berjalan. BPK menyatakan pemeriksaan laporan keuangan konsolidasian DANANTARA tahun buku 2025 dimulai melalui pertemuan pada 17 September 2026. Publik selanjutnya memerlukan penjelasan hasil dan tindak lanjut yang dapat dibuka sesuai ketentuan. Uang yang besar membawa tanggung jawab yang besar pula. Setiap program perlu menjelaskan manfaat yang dihasilkan, biaya yang dikeluarkan, dan risiko yang ditanggung.

Untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang keliru, pemerintah perlu mendengarkan orang yang berani menyampaikan masalah. CIVICUS, dalam publikasi 19 Oktober 2026, menilai kebebasan sipil Indonesia mengalami kemunduran dan menyoroti tekanan terhadap pembela HAM serta penanganan protes.

Penilaian organisasi masyarakat sipil itu perlu dijawab melalui pemeriksaan dan akuntabilitas. Kritik yang sah memberi pemerintah kesempatan melihat persoalan dari sudut berbeda. Bila orang takut menyampaikan keadaan sebenarnya, pimpinan berisiko mengambil keputusan dari laporan yang terlalu indah.

Di sinilah saya melihat pentingnya entrepreneurial mindset excellence. Istilahnya panjang, tetapi maknanya bisa dijelaskan melalui kebiasaan: peka melihat kebutuhan, berani mengambil inisiatif, menghitung akibat, bekerja dengan jujur, lalu memperbaiki hasil.

Kewirausahaan sebagai kompetensi juga mencakup penciptaan nilai sosial dan budaya, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka EntreComp dari Komisi Eropa. Penerapannya dapat hadir dalam pekerjaan guru, aparatur, tenaga profesional, pelaku usaha, maupun penggerak masyarakat.

Seorang guru dapat mencari cara agar pelajaran lebih dipahami. Seorang petugas layanan dapat memperbaiki proses yang membuat warga bolak-balik. Seorang pengelola program dapat menghentikan cara kerja yang terbukti menimbulkan masalah. Sikap seperti itu perlu didukung kemampuan dan kewenangan yang jelas. Semangat berinisiatif akan sulit bertahan bila aturan membingungkan atau kejujuran justru merugikan orang yang melaporkan masalah.

Karena itu, saya mengajukan Entrepreneurial Mindset & Mentality Excellence Mainstreaming: menjadikan kecakapan menciptakan nilai dan tanggung jawab atas hasil sebagai kebiasaan bersama. Untuk pemerintah, perubahan tersebut dapat dimulai dari hal yang konkret.

Seleksi jabatan perlu menguji kemampuan menyelesaikan persoalan. Laporan program perlu menjelaskan manfaat yang dialami warga. Setiap masalah perlu memiliki penanggung jawab, batas waktu perbaikan, dan pemeriksaan tindak lanjut.

Di sekolah dan kampus, pembelajaran dapat mengajak peserta memahami kebutuhan nyata, mencoba gagasan secara bertanggung jawab, lalu menerima masukan. Program yang sudah ada, seperti P2MW 2026, dapat menjadi salah satu pijakan untuk memperkuat pembelajaran tersebut.

Ruang belajar di luar kelas juga dapat membantu. Entrepreneurship TALKSHOW di Panggung Inspirasi Bisnis dapat mempertemukan peserta dengan pengalaman praktisi. Manfaatnya perlu dilanjutkan melalui refleksi, langkah penerapan, dan peninjauan hasil bersama pendamping. Keberhasilan pembelajaran perlu terlihat dalam tindakan: peserta makin mampu bekerja sama, menggunakan sumber daya dengan bijak, dan menjelaskan alasan di balik keputusannya.

Namun, membicarakan mindset tidak boleh membuat kita menyalahkan warga yang sedang kesulitan. Orang yang kehilangan penghasilan tetap memerlukan akses pekerjaan dan perlindungan sosial. Pelaku usaha kecil tetap membutuhkan pasar yang adil. Aparatur yang ingin memperbaiki layanan tetap membutuhkan sistem yang mendukung. Perubahan cara berpikir harus berjalan bersama pembenahan keadaan yang dihadapi orang.

Dua tahun pemerintahan Prabowo memberi cukup banyak bahan untuk belajar. Ada kemajuan yang layak diteruskan. Ada kelemahan yang menuntut koreksi. Menurut saya, keunggulan pemerintahan akan terlihat dari kesungguhannya menghubungkan ambisi dengan mutu pelaksanaan.

Itulah alasan saya mengajukan mainstreaming entrepreneurial mindset dan mentality excellence sebagai resep mujarab atau panasea pembenahan lintas sektor. Sebutan panasea di sini adalah metafora untuk menyentuh akar persoalan: cara memahami kebutuhan, memilih tindakan, menggunakan kewenangan, dan mempertanggungjawabkan hasil. Keampuhannya harus dibuktikan bersama penegakan hukum, kompetensi teknis, dan perlindungan hak warga.

Negara yang mau belajar memberi ruang bagi perbaikan. Pemimpin yang mau dikoreksi memberi kesempatan kepada kebijakannya untuk bekerja lebih baik. Dari situlah kepercayaan publik dapat tumbuh. Think Big, Start Small, Act Now.