Mataram, flashlombok.com – Kapolda NTB Irjen Pol. R. Umar Faruq SH.,M.Hum., mengatakan Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Rinjani 2024 bertujuan untuk mengetahui kesiapan baik Personil maupun sarana prasarana dalam pengamanan Pilkada serentak 2024, baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB maupun Pemilihan Bupati Walikota dan Wakil Bupati Walikota di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.

Dalam pelaksanaan Operasi, Kepolisian didukung oleh TNI dan Pemerintah serta kelompok masyarakat, dengan harapan pelaksanaan srluruh tahapan pada Pilkada Serentak tahun 2024 di seluruh NTB dapat berlangsung lancar.

Apel Gelar Pasukan ini merupakan Pengecekan akhir terhadap kesiapan Pengamanan yang meliputi kesiapan personil maupun seluruh sarana yang akan mendukung pelaksanaan tugas pengamanan.

‘’Operasi ini akan berlangsung selama 131 hari terhitung dari 24 Agustus sampai dengan 31 Desember 2024, kata Kapolda saat memimpin Apel Gelar Pasukan Ops Mantap Praja Rinjani 2024 dalam rangka Pengamanan Pilkada serentak tahun 2024 di Lapangan ek Bandara Selaparang, Mataram. Jumat (23/08/2024).

Apel Gelar Pasukan dirangkaikan dengan simulasi peragaan dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi NTB.

Hadir pada kegiatan tersebut, Wakapolda NTB, Perwakilan DPRD NTB, Kepala Kesbangpoldagri NTB, Kasrem 162/WB, Perwakilan Danlanal Mataram, perwakilan Danlanud ZAM, Kabinda NTB, Basarnas NTB, segenap PJU Polda NTB serta seluruh regu personil yang terdiri dari TNI, Polri, Pemerintah dan Kelompok Pamswakarsa.

Jumlah Personil Polda NTB yang dilibatkan dalam pelaksanaan Operasi 6.895 Personil dengan rincian 2.700 Personil Polda NTB dan 4.195 personil dari Polres jajaran.

Berdasarkan data sementara dari Penyelenggara Pemilih hingga hari ini jumlah DPT sebanyak 3.969.788 orang. Pelaksanaan Coktail masih dalam proses yang dilakukan KPU NTB.

Jumlah TPS di seluruh wilayah NTB adalah 8.405 TPS terdiri dari 6.821 TPS Kurang Rawan, 1.444 TPS Rawan, 140 TPS Sangat Rawan, serta 25 TPS Khusus.

Kapolda menghimbau anggota agar melakukan mapping terkait Konflik sosial di wilayah masing-masing, serta menyelesaikan permasalahan tersebut hingga ke akar. ‘’Jadi segera petakan wilayah konflik dan lakukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan hingga ke akar masalah,’’ tandasnya.

Jika terjadi konflik yang mengganggu stabilitas kamtibmas, maka gunakan kekuatan secara tepat sesuai SOP dengan memegang teguh asas proporsionslitas, legalitas, akuntabilitas, serta nesesitas.

Kapolda memerintahkan untuk melakukan segera pemetaan daerah rawan bencana, siapkan rencana antisipasi kerjasama dengan TNI, BNPB, Basarnas, BMKG, serta stakeholder lainnya sehingga dapat melakukan mitigasi.

‘’Demikian juga antisipasi terhadap teror, optimalkan preventif srike agar pelaku teror dapat segera ditangkap sebelum melancarkan aksinya, sehingga kita bisa memastikan tidak ada letupan sekecil apapun dalam pilkada serentak 2024 ini,’’ tegasnya. (r01/pd23).