Mataram, flashlombok.com – Keamanan dan ketertiban masyarakat tidak boleh hanya menjadi urusan aparat keamanan. Ia harus menjadi tanggung jawab bersama yang diwujudkan melalui kehadiran pemerintah, ketegasan aparatur, dan kepedulian seluruh elemen masyarakat.

Pemerintah tidak boleh menunggu persoalan membesar untuk bertindak. Deteksi dini, kepekaan terhadap dinamika sosial, dan respons cepat menjadi kunci menjaga Mataram tetap aman dan kondusif.

Penegasan itu disampaikan Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana saat memimpin rapat koordinasi bersama para camat dan lurah se-Kota Mataram, didampingi Wakil Wali Kota Mataram TGH. Mujiburrahman,  Senin (26/10/2026).

“Seluruh camat dan lurah agar lebih meningkatkan perhatian terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah masing-masing. Kenali persoalan yang berkembang, bangun komunikasi dengan masyarakat, serta perkuat koordinasi dengan unsur terkait agar potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini,” tegas Wali Kota.

Menjaga kamtibmas bukan sekadar menjalankan rutinitas pemerintahan atau menunggu laporan ketika gangguan terjadi. Aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan harus hadir lebih awal, memahami persoalan yang tumbuh di tengah masyarakat, serta memastikan setiap gejala yang berpotensi mengganggu ketenteraman mendapat perhatian serius.

Camat dan lurah tidak boleh hanya menjadi administrator wilayah, tetapi harus menjadi garda terdepan dalam membaca persoalan dan memastikan kehadiran pemerintah dirasakan langsung oleh masyarakat. Kedekatan dengan warga harus diterjemahkan menjadi kepekaan, sementara kewenangan yang dimiliki harus diwujudkan melalui langkah konkret dan terukur.

Dinamika kehidupan perkotaan menuntut aparatur untuk tidak bekerja secara pasif. Persoalan sosial, potensi konflik antarkelompok, gangguan ketertiban lingkungan, hingga berbagai bentuk kerawanan lainnya membutuhkan pengamatan yang berkelanjutan.

Karena itu, pemantauan wilayah, komunikasi aktif dengan tokoh masyarakat, serta penguatan koordinasi bersama unsur TNI, Polri, dan elemen masyarakat harus menjadi bagian dari kerja pemerintahan sehari-hari.

Wali Kota menekankan pentingnya membangun pola kerja yang responsif dan terkoordinasi. Informasi dari masyarakat harus menjadi perhatian, persoalan di lapangan harus segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan setiap potensi gangguan perlu dikomunikasikan kepada pihak terkait sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Dalam konteks ini, sinergi antartingkatan pemerintahan menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Pemerintah kota, kecamatan, dan kelurahan harus bergerak dalam satu arah, dengan pemahaman yang sama mengenai persoalan wilayah serta langkah penanganan yang diperlukan. Koordinasi tidak boleh berhenti pada forum rapat, tetapi harus tercermin dalam tindakan nyata di lapangan.

Ketegasan pemerintah harus berjalan beriringan dengan pendekatan yang humanis. Menjaga ketertiban bukan berarti mengabaikan aspirasi warga, melainkan memastikan setiap persoalan ditangani secara adil, proporsional, dan sesuai ketentuan.

‘’Masyarakat perlu merasa aman untuk menyampaikan keluhan, sekaligus memahami bahwa ketertiban merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga,’’ ujarnya.

Keberhasilan menjaga kamtibmas tidak hanya diukur dari minimnya gangguan keamanan, tetapi juga dari tumbuhnya rasa aman, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat. Kota yang kondusif lahir dari aparatur yang peka, koordinasi yang kuat, serta pemerintah yang tidak abai terhadap persoalan sekecil apa pun.

Melalui penguatan peran camat dan lurah, Pemerintah Kota Mataram menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas wilayah melalui kerja yang lebih sigap, terarah, dan bertanggung jawab. Sebab, rasa aman bukan sekadar harapan masyarakat, melainkan bagian dari kewajiban pemerintah yang harus terus dijaga dan diwujudkan. (mtr01/ikp26).