Lombok Tengah, flashlombok.com –  Status Provinsi NTB yang masih bertahan dalam daftar 12 provinsi termiskin di Indonesia, kegagalan selama ini disebabkan oleh ego sektoral atau kurangnya “orkestrasi” dalam bekerja.

Gubernur (NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dan stunting. Hal tersebut disampaikan saat mengawali Safari Ramadhan melalui pertemuan bersama Pendamping Desa Berdaya di aula kantor Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Rabu (4/3/2026).

​​”Kenapa kemiskinan kita sulit turun? Karena kita sering jalan sendiri-sendiri atau lampak mesak-mesak. Tidak ada kolaborasi yang solid. Saya minta teman-teman pendamping jangan mulai dari nol, rangkul kader Posyandu, PKH, hingga Karang Taruna yang sudah ada di lapangan,” tegasnya.

​Ia menginstruksikan para pendamping untuk melakukan pendekatan personal dengan memahami kondisi warga dari pintu ke pintu (KK per KK). Strategi ini bertujuan untuk memetakan akar masalah, apakah bersumber dari hunian yang tidak layak, rendahnya pendidikan, atau masalah gizi.

​Intervensi harus dibagi menjadi dua tahap. Perlindungan sosial untuk memenuhi standar hidup layak, kemudian dilanjutkan dengan pemberdayaan ekonomi. Targetnya, setiap keluarga miskin ekstrem harus mampu mencapai pendapatan minimal Rp1.250.000 per bulan.

​”Sekarang logikanya dibalik. Kita punya pasar besar melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebutuhan telur kita saja masih impor 87% dari luar daerah. Ini peluang bagi warga desa untuk berdaya secara ekonomi,” tambahnya.

​Sementara itu, Plt. Kepala Desa Barabali, Salbi, memaparkan tantangan besar yang dihadapi desanya dengan jumlah penduduk yang mencapai 15.519 jiwa. Ia melaporkan adanya 84 kasus stunting dan 250 KK tergolong kemiskinan ekstrim di wilayahnya dan mengusulkan pemekaran wilayah sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik.

“Kami mengusulkan pemekaran menjadi tiga desa persiapan: Barabali Timur, Barabali Barat, dan Wira Surya. Berkas saat ini sedang diverifikasi di tingkat provinsi, dan kami memohon dukungan Bapak Gubernur agar prosesnya dimudahkan,” ujarnya. (ikp04/r01).