Mataram, flashlombok.com – Kepala BBPOM di Mataram Yosef Dwi Irwan mengatakan, keamanan Pangan merupakan tanggung jawab bersama sebagai bagian dari suatu bangsa.

Keamanan pangan juga merupakan rangkaian proses yang harus dijaga secara baik mulai dari hulu hingga hilir untuk memastikan pencegahan kontaminasi atau  cemaran, baik fisik, kimia dan mikrobioligi.

Program Makan Bergizi Gratis ((MBG) merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo, dimana leading sector ada di Badan Gizi Nasional. Tentu BGN tidak bisa bekerja sendiri, seluruh pemangku kepentingan harus berperan dalam program strategis yang bertujuan utk peningkatan gizi anak guna mendukung tumbuh kembang, baik fisik dan intelektual menuju Indonesia Emas 2045.

‘’Memang karena merupakan program yang relatif baru, tentu masih ada kekurangan yang terjadi di lapangan. Maka perlu dilakukan mitigasi resiko pada setiap proses sejak pemilihan bahan baku, pengolahan, higiene sanitasi, para penjamah pangan, pengemasan, transportasi ke titik target hingga penyajian ke target  yaitu siswa, ibu hamil dan menyusui,’’ kata Yosef dalam keterangannya kepada media.

Ditambahkan, BBPOM di Mataram mendukung program ini melalui standarisasi dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bimtek Keamanan Pangan kepada penjamah pangan dan pengujian pangan jika diperlukan, karena kewenangan sepenuhnya tata kelola MBG ada di BGN dan pihaknya siap mendukungnya.

Dijelaskan, memang di sejumlah wilayah ada terjadi makanan yang basi bahkan mengakibatkan kejadian keracunan pangan. ‘’Ini yang saya sampaikan tentang pentingnya komitmen menjaga Keamanan Pangan pada setiap rangkaian proses’’ katanya.

Yosep menambahkan, pemerintah tidak mungkin bisa melakukan pengawasan 7x 24 jam, pelaku usaha dalam hal ini para mitra penyedia MBG, wajib memastikan makanan yang diolah dan disajikan aman dan bergizi.

Pihaknya sudah menyampaikan pada Kepala SPPG di wilayah kerja BBPOM Mataram untuk membentuk tim internal di setiap dapur SPPG untuk senantiasa cek dalam rangkaian prosesnya, sebelum di kemas harus dilakukan uji organoleptis, apakah ada penyimpangan dari penampakan, rasa, bau atau penyimpangan benda asing lain.

‘’Semoga dengan dukungan kita bersama di NTB tidak terjadi kasus sebagaimana yang beredar. Hal ini penting juga sebagai bagian kedaulatan dan kemandirian kita akan pangan,’’ ujarnya.

Dikatakan Yosef, tidak mudah menyiapkan porsi makanan dalam jumlah besar. Setiap SPPG harus mampu menyiapkan sekitar 3000-3500 porsi makanan, dan harus benar-benar disiapkan dan memiliki mitigasi resiko yang baik.

Setiap SPPG sudah ada Kepala, ahli gizi dan akuntan. Kepala SPPG merupakan bagian dari Sarjana Pengerak Pembangunan Indonesia yang telah dilatih terkait kepemimpinan dan keamanan pangan.

‘’Program ini sangat bagus untuk mengerakkan ekonomi inklusif berkelanjutan, termasuk menuju swasembada pangan. Petani, nelayan, peternak  harapanya bisa mendapatkan harga beli yang baik sehingga meningkatkan kesejahteraan UMKM. Dan yang terpenting harapannya dapat menekan penggunaan produk impor,’’ pungkas Yosef. (r01/mtr1)