Mataram, flashombok.com – Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah dalam Forum Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme di Daerah menyebutkan bahwa stigmatisasi anak yang timbul akibat terorisme dapat dicegah melalui unit terkecil yaitu keluarga, Kamis, (19/11/2020).

Perlindungan anak korban stigmatisasi dan jaringan terorisme masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang perlu dibenahi kebijakannya. Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah atau biasa disapa Bunda Rohmi menyebutkan bahwa hal tersebut dapat diatasi ataupun dicegah melalui unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat yaitu keluarga. Hal tersebut disampaikan dalam forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban stigmatisasi dan jaringan terorisme di daerah yang bertempat di Golden Palace Hotel.

“Dari keluarga bisa terbangun pendidikan yang baik, terbangun agama yang baik, terbangun saling menghormati satu sama lain, terbangun hal-hal positif. Sehingga, anak-anak tersebut selalu mengarah pada hal-hal positif dan juga bisa menjadi solusi dari permasalahan keluarga di negeri ini,” Jelas bunda Rohmi.

Selain itu, bunda Rohmi juga menjelaskan bahwa program pemerintah seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan juga posyandu keluarga tidak bisa dipandang remeh karena dapat mencegah ataupun mengatasi permasalahan keluarga. “Program PKK jangan dianggap remeh, program ibu-ibu, padahal jika kita berbicara ketahanan keluarga, efeknya luar biasa, begitu pula posyandu keluarga,” Lengkap bunda Rohmi.

Bunda Rohmi juga menyinggung terkait desa atau dusun yang menjadi garda terdepan dalam mencegah permasalahan keluarga yang terjadi karena desa atau dusun tersebut yang sangat tahu bagaimana kondisi setiap keluarga di desa atau dusunnya tersebut. Sehingga, itu juga yang ditargetkan dengan dengan adanya dana desa. Dana desa yang harus diterapkan sekarang yaitu secara SDGs (pembangunan total atas desa. Seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat).

“Dana desa sekarang secara SDGs, bukan hanya untuk membangun jalan, memperbaiki gedung supaya menjadi lebih bagus, tapi  juga bagaimana mengatasi kelaparan di desa itu, bagaimana supaya tidak ada orang bodoh di desa itu, bagaimana supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan, bagaimana supaya sehat desa itu,” Pungkasnya.